KontraS: Kisruh 5 Ribu Pucuk Senjata Bukti Lemahnya Presiden

Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Puri Kencana Putri menilai ada kegagalan koordinasi antarlembaga negara terkait pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal isu impor 5 ribu senjata ilegal. Terdapat perbedaan informasi soal impor senjata yang disampaikan Gatot dengan klarifikasi dari Menkopolhukam Wiranto.

"Ini adalah watak kegagalan koordinasi. Jangan kemudian disederhanakan hanya karena kesalahan miskomunikasi," ujar Puri dalam sebuah diskusi di kawasan Tebet, Jakarta, Senin (25/9).

Dalam acara silaturahmi purnawirawan TNI pada 22 September lalu, Gatot menyampaikan ada institusi di luar militer yang berencana mendatangkan 5 ribu pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia. Pernyataan itu kemudian diklarifikasi Wiranto yang mengatakan bahwa informasi yang benar adalah pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan Pindad oleh Badan Intelijen Negara (BIN) untuk keperluan pendidikan intelijen.

Puri mengatakan, informasi rahasia dari intelijen semacam itu mestinya disampaikan kepada Presiden Joko Widodo terlebih dulu. Menurutnya, Jokowi juga bisa memanggil panglima langsung untuk berkoordinasi tanpa perlu diwakili Wiranto. Sikap yang ditunjukkan Jokowi saat ini, menurut Puri, justru menunjukkan lemahnya orang nomor satu di Indonesia itu.

"Kalau sikapnya seperti ini justru membuat presiden lemah. Kan ada ruang koordinasi untuk evaluasi, mengkoreksi," tuturnya.

Senada dengan Puri, Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf menilai, panglima mestinya langsung menyampaikan informasi itu kepada Jokowi. Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Intelijen mengatur bahwa informasi intelijen yang diperoleh harus disampaikan kepada presiden sebagai end user.

"Panglima TNI seharusnya tidak boleh menyampaikan informasi intelijen kepada publik, melainkan langsung kepada presiden," katanya.

Di samping itu, pernyataan panglima soal impor 5 ribu senjata itu juga dinilai tak valid. Menurut Araf, hal itu terjadi bukan karena permasalahan miskomunikasi, namun sikap panglima yang tak mampu menjaga kerahasiaan dan akurasi data intelijen.

"Persoalan ini bukan karena miskomunikasi semata. Bagi kami ini persoalan yang mendasar dari panglima dan jadi permasalahan serius di dunia intelijen," katanya. </span> (osc/ugo)

Let's block ads! (Why?)