Rekomendasi Senjata Institusi Nonmiliter Dikeluarkan Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki tugas untuk mengeluarkan rekomendasi pengadaan senjata untuk institusi nonmiliter. Rekomendasi itu diatur oleh Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri.

Demikian disampaikan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Senin (25/9).

Menurutnya, institusi nonmiliter yang memerlukan senjata dalam melaksanakan tugasnya antara lain Badan Intelejen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.

"Mengajukan ke Polri untuk pengadaan (senjata)," kata Setyo.

Dia menjelaskan, rekomendasi yang dikeluarkan Polri nantinya berupa rujukan lokasi pembelian senjata, di dalam atau luar negeri.

Menurutnya, pembelian senjata di dalam negeri akan melibatkan PT Pindad (Persero).

Sementara itu, Polri akan mengeluarkan surat izin impor untuk setiap rekomendasi pembelian senjata di luar negeri.

Setelah seluruh rangkaian proses permohonan pengadaan senjata disetujui, lanjut dia, Polri akan mengidentifikasi setiap senjata yang dibeli, baik dari dalam atau luar negeri, sebelum diserahkan ke institusi terkait.

"Kami ada peralatan forensik balistik, uji coba juga. Setelah identifikasi semua selesai dokumentasi kartu pemegang, senjatanya baru diserahkan ke yang bersangkutan,” ujar mantan Wakil Kepala Baintelkam Polri itu.

Untuk 500 pucuk senjata yang dibeli BIN, Setyo menambahkan, sudah sesuai prosedur. Menurutnya, proses pengadaan senjata telah mendapatkan rekomendasi dari Polri.

"Sudah melalui Polri. (Pengadaan) tahun ini," katanya.

Polemik terkait rencana salah satu institusi membeli senjata ini muncul setelah rekaman suara Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menyampaikan ada institusi yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata beredar sejak Jumat (22/9).

"Ada kelompok institusi yang akan membeli 5.000 pucuk senjata, bukan militer, ada itu pak, ada yang memaksa," ungkapnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto langsung mengklarifikasi pernyataan Gatot dengan mengatakan bahwa informasi yang benar adalah pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan Pindad oleh BIN untuk keperluan pendidikan intelijen.

"Saya sudah panggil Panglima TNI dan Polri. Ini hanya masalah komunikasi yang tidak tuntas terkait pembelian senjata itu. Setelah saya tanya, saya cek, ini adalah pembelian 500 pucuk senjata dari Pindad untuk sekolah intelijen," kata Wiranto.

Wiranto mengatakan, pernyataan yang dilontarkan Gatot karena masalah komunikasi yang tidak tuntas. Setelah mengecek langsung kepada TNI dan Polri, ia menambahkan, keadaan sesungguhnya adalah pembelian 500 pucuk senjata dari Pindad untuk sekolah intelijen BIN.

Terkait hal itu, Wiranto meminta spekulasi mengenai pembelian 5.000 senjata dihentikan. Masyarakat diimbau tak perlu khawatir dan memperbesar masalah yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Let's block ads! (Why?)