Di Sini Wiranto, Di Sana Wiranto

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto bisa jadi menjadi sosok 'kunci' dalam pertemuan antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Lebaran lalu, Minggu (25/6).

Nama Wiranto disebut sebagai pihak yang menjembatani oleh Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir. Langkah Wiranto berupaya membuka komunikasi kelompok yang terbentuk untuk menuntut Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dipenjara itu sudah terjadi sejak November 2016.

Purnawirawan jenderal bintang empat itu menjadi pihak yang menemui GNPF-MUI pada Aksi Bela Islam 411, pada November 2016 lalu. Massa yang dipimpin Bachtiar dan pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ketika itu ingin berdialog dengan Jokowi, namun tak bisa.

Wiranto yang menerimanya, kemudian Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menyambut rombongan tersebut.

GNPF-MUI sendiri terbilang konsisten mengawal perjalanan kasus penodaan agama yang menjerat Ahok. GNPF-MUI merupakan gabungan dari sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) berbasis Islam, diantaranya FPI, FUI, Parmusi hingga HTI.

Bila dirunut ke belakang, di medio akhir kepemimpinan Presiden ke-2 Soeharto pada 1998, Wiranto sudah duduk dalam lingkar kekuasaan. Dia menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan, sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pada 1998 pula, Wiranto sudah 'berhubungan' dengan FPI, yang dulu dikenal dengan sebutan Pam Swakarsa.

Dalam buku Military Politics and Democratization in Indonesia, disebutkan Pam Swakarsa dibentuk saat itu untuk melawan protes jalanan mahasiswa yang menentang pemerintahan B.J Habibie. FPI akhirnya dibentuk karena motif mereka melawan gerakan mahasiswa yang diidentifikasi oleh pemerintah saat itu sebagai gerakan yang dipengaruhi oleh pihak komunis.

Front Pembela Islam menjadi salah satu organisasi yang mendukung Aksi Bela Islam. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Membuka Komunikasi

Kembali ke upaya 'rekonsiliasi' antara GNPF-MUI dengan pemerintah, Wiranto kembali berupaya membuka komunikasi ke dua belah pihak saat Aksi Bela Islam 212, Desember 2012.

Namun, Wiranto 'hanya' membawa Jokowi naik ke atas panggung di depan massa aksi, setelah itu kembali ke istana tanpa ada komunikasi.

Selang beberapa bulan, jelang Pilkada DKI 2017, pada 9 Februari, Wiranto juga menyambut kedatangan pengurus GNPF-MUI, yang dipimpin Rizieq dan Bachtiar di rumah dinasnya. Kala itu, Wiranto menjamin penegakan hukum kasus Ahok.

Wiranto mempunyai kesan tersendiri pada Rizieq.

Dia mengklaim sudah saling mengenal sejak sebelum 2000. Saat itu, kata Wiranto mereka sama-sama berjuang karena merasa prihatin dengan keadaan Indonesia di akhir masa Orde Baru.

"Saya kira waktu itu secara faktual kami bersama-sama ikut mengamankan negeri ini agar tetap selamat dari gelombang menurunnya ekonomi dunia, dan kemudian disusul gerakan Reformasi yang luar biasa waktu itu," kata Wiranto saat itu.

Posisi Wiranto yang kembali berada di pos penting pemerintahan, selain sudah memiliki kedekatan dengan Rizieq, membuat dirinya selalu disambangi petinggi GNPF-MUI. Kedatangannya tentu untuk meminta penyelesaian kasus hukum sejumlah aktivis dan ulama, termasuk Rizieq.

Bachtiar, yang juga terseret kasus dugaan pencucian uang dana Yayasan Keadilan untuk Semua, menyebut pertemuan dengan Jokowi di Istana Negara, didahului dengan menyambangi Wiranto.

"Jadi malam terakhir (bulan puasa) kami duduk dengan Menko Polhukam. Lalu ke Menag. Paginya komunikasi ke presiden," kata dia saat Konferensi Pers di AQL Islamic Center Tebet, Jakarta, Selasa (27/6).

Wiranto juga yang mendampangi Bachtiar di salah satu pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, selama sebulan belakangan ini. Mantan Ketua Umum Partai Hanura itu juga menerima Bachtiar saat malam takbiran, yang kemudian mengkomunikasikannya ke Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Bachtiar Nasir sempat bertemu dengan Menko Polhukam Wiranto sebelum bertemu dengan Presiden Jokowi. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Hasilnya, keesokan harinya jajaran GNPF-MUI dengan sebutan Tim 7 bertemu Jokowi di Istana Negara. Wiranto hadir mendampingi Jokowi bersama Lukman dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Selepas mendengarkan keluhan dari Tim 7 GNPF-MUI, Jokowi memerintahkan Wiranto menyelesaikannya. "Presiden menunjuk langsung, setelah ini ada komunikasi yang baik dan tak tersumbat melalui Menko Polhukam," tutur Bachtiar.

Soal ini, pemerintah pun dianggap beruntung karena mampu 'menjinakkan' gerakan Islam tersebut sehingga datang ke Istana Negara.

"Saya rasa ini adalah bentuk kelihaian politik Presiden Jokowi dalam upaya menjinakkan lawan politiknya secara efektif tanpa harus membuat pernyataan yang membuat kegaduhan," kata peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Wasisto Raharjo Jati.

Pertemuan dengan GNPF-MUI juga dianggap membawa dampak positif bagi Presiden Jokowi pribadi jika dia dapat menjaga momentum. "Pada akhirnya, ini adalah bentuk politik akomodasi Jokowi untuk mengamankan posisi di Pemilu 2019," tuturnya.

Namun di sisi lain, pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun menilai pertemuan GNPF-MUI dengan Jokowi menunjukan peran penting Wiranto. Munculnya Wiranto di tengah-tengah 'konflik' ini dikuatkan dengan jejak sejarah dirinya dalam perpolitikan nasional.

Menurut dia, hubungan GNPF-MUI dengan Jokowi bisa terus berjalan beriringan bila komunikasi antara Wiranto dengan kelompok Islam itu tetap berjalan baik.

"GNPF-MUI itu ditentukan oleh seberapa tinggi merawat intensitas komunikasi antara Wiranto dengan elite GNPF-MUI," katanya.

Sejak 1998 hingga kini, Wiranto memang punya jejak 'politik' yang tak bisa dianggap enteng.

(asa)

Let's block ads! (Why?)