Cegah Penyelewengan, Tjahjo Minta Alumni IPDN Awasi Dana Desa

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dapat membantu menggerakkan perekonomian masyarakat desa menggunakan alokasi dana yang sudah disiapkan pemerintah pusat.

Menurut Tjahjo, penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastuktur harus melibatkan masyarakat daerah terkait. Diharapkan warga di tiap desa dapat menikmati kucuran dana dengan aktif terlibat pada kegiatan pembangunan yang dirancang.

"Mereka (praja IPDN) inilah yang nanti mengorganisir supaya ada kerja bakti, ada padat karya, sehingga uang tak masuk ke pemborong, bisa dinikmati masyarakat desa," tutur Tjahjo di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang kemarin.

Selain membantu meningkatkan perekonomian warga, praja IPDN juga diminta aktif mengawasi penggunaan dana desa.

Pengawasan penggunaan akan diperketat setelah terjadinya kasus dugaan suap untuk mengamankan perkara penyelewengan dana desa di Kabupaten Pamekasan, Madura, pekan lalu. Menurut Tjahjo, kasus di Pamekasan tersebut cukup parah karena melibatkan Bupati dan Kepala Kejaksaan Negeri setempat.

"Ini mudah-mudahan (kasus) yang pertama dan terakhir. Kalau tidak ditindak tegas ini akan bahaya, dan sudah ada persekongkolan institusi yang semestinya dia mengamankan dana desa. Harus sama-sama mengawasi dana desa itu supaya jangan diborongkan semua sehingga ada padat karya, menggerakkan pertumbuhan masyarakat di desa," katanya.

Pada kasus dugaan suap di Pamekasan, Bupati setempat Ahmad Syafii disangka menjadi dalang di balik pemberian suap oleh Kepala Desa Dasok, Agus Mulyadi, kepada Kepala Kejari Pamekasan Rudy Indra Prasetya.

Suap diberikan Agus untuk mengamankan pengusutan kasus penyelewengan dana desa yang menjeratnya.

Ia diduga memberikan uang kepada Rudy sebesar Rp250 juta lewat Inspektur Pemkab Pamekasan Sutjipto Utomo dan Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Pemkab Pamekasan Noer Sollehhodin.

Let's block ads! (Why?)