Moratorium Pembangunan Gedung, Proyek Apartemen DPR Terganjal

Pemerintah akan melanjutkan moratorium atau penangguhan pembangunan gedung baru pada 2018. Moratorium ini bakal berdampak pada gagalnya rencana Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta pembangunan gedung baru.

Kepastian berlanjutnya moratorium disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa (15/8). Menurutnya, penangguhan pembangunan berlaku bagi semua jenis gedung kecuali sekolah, rumah sakit, dan balai penelitian.

"Kalau gedung-gedung baru, kantor-kantor baru, kantor pemerintah pun tidak membangun apa-apa. Yang dibangun sekali lagi hanya sekolah, rumah sakit, dan balai penelitian. Jadi mestinya DPR diharapkan memahami hal tersebut," kata JK di Istana Wakil Presiden.

Politikus senior Partai Golkar itu meminta legislator di tingkat pusat memanfaatkan dulu hasil renovasi perumahan dinas DPR yang sempat dilakukan beberapa tahun lalu.

JK mengatakan, renovasi kompleks perumahan DPR kala itu menghasilkan kualitas hunian yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Dengan demikian, hunian tersebut diharap dimanfaatkan anggota parlemen sebelum meminta pembangunan gedung apartemen.

"Kalau itu mau ditinggalkan lagi kan kasihan DPR yang buat perencanaan tapi hanya berapa tahun mau di ini (ubah) lagi," katanya.

Renovasi rumah dinas DPR RI selesai dilakukan pada 2011. Kala itu, perbaikan mencakup 495 unit rumah, kemudian ada pembangunan satu unit rumah dokter dan pembangunan gedung serba guna.

Renovasi itu dilakukan di komplek perumahan DPR yang ada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Terhitung lebih dari Rp350 miliar dana dikeluarkan untuk melakukan renovasi itu.

Sekretaris Jenderal DPR Achmad Djuned pada kesempatan lain berkata bahwa pembangunan apartemen untuk legislator merupakan proyek jangka panjang yang masuk dalam bagian penataan kawasan parlemen.

Menurut Djuned, pembangunan apartemen masih dalam tahap pembahasan. Anggaran proyek tersebut sampai saat ini juga belum dapat dipastikan.

Djuned berkata, proyek yang justru akan menjadi prioritas di tahun 2018 adalah pembangunan Gedung DPR baru. Menurutnya gedung yang saat ini digunakan oleh DPR kondisinya sudah tidak layak. </span> (wis)

Let's block ads! (Why?)