Semua Masalah Pemerintah Pasti 'Digoreng', Termasuk Dana Haji

Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menyebut segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah saat ini selalu 'digoreng' oleh pihak-pihak tertentu. Termasuk soal penggunaan dana haji untuk investasi infrastruktur yang belakangan ini menjadi perdebatan juga tak luput jadi bahan untuk 'digoreng'.

"Itu sebenarnya undang-undang haji dan BPKH dibentuk. Dana haji dan semua masalah ini digoreng, apa saja yang dilakukan pemerintah itu digoreng," kata Jimly di Kantor ICMI, Rabu (9/8).

Menurut Jimly perdebatan soal penggunaan dana haji ini seharusnya dilakukan di tahun lalu. Apalagi di DPR juga pernah dilakukan diskusi terkait penggunaan dana haji itu.

"Saya rasa ini hanya respons politisi saja dan tentu ada baiknya ini juga saling mengingatkan supaya BPKH pengurus dan pengawasnya yang baru dilantik ini bekerja dengan kehati-hatian, dengan amanah, karena semua mata melihat mereka," ujar Jimly.

Jimly menyebut penggunaan dana haji untuk investasi infrastruktur sah secara undang-undang. Nantinya BPKH yang akan memutuskan dan mengatur soal penggunaan dana haji tersebut.

Jimly juga mengatakan penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur menjadi investasi yang paling aman.

"Pemerintah pasti untung, enggak ada ruginya, kalau investasi swasta ya jangan, belum tentu untung, belum tentu rugi. Soal hitungan saja itu paling aman," katanya.

Sebelumnya, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) boleh digunakan untuk hal-hal produktif, termasuk pembangunan infrastruktur, namun harus sesuai konstitusi dan aturan fikih.

"Dana haji boleh digunakan untuk investasi infrastruktur selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, penuh kehati-hatian, jelas menghasilkan nilai manfaat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan demi untuk kemaslahatan jamaah haji dan masyarakat luas," ujar Lukman dalam siaran pers Kemenag, Sabtu (29/7).

Let's block ads! (Why?)