Kemdagri Dukung Djarot Soal Tunda Tunjangan DPRD Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Dalam Negeri menilai Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tepat menunda pemberian tunjangan transportasi bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pencairan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD ibu kota ditunda Djarot hingga lelang 101 mobil dinas rampung. Pemberian tunjangan itu sendiri sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

"Djarot sudah betul bilang 'kalau tidak diserahkan dulu (mobil dinas yang lama) tidak saya kasih duit.' Benar logikanya, anggota dewan tidak bisa begitu," ujar Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto saat dihubungi wartawan, Jumat (6/10).

Djarot menunda pemberian tunjangan transportasi karena DPRD masih memiliki 101 mobil dinas untuk anggota. Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih bersikeras hendak menggelar lelang atas ratusan mobil itu.

Andai tunjangan diberikan, sementara mobil dinas masih dipegang anggota dewan itu akan menjadi penyimpangan di mata Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kalau mobilnya tidak ditarik [nanti] disalahkan, nanti [jadi] temuan BPK 'loh orang dikasih mobil, dikasih ini (tunjangan)'," kata Widodo.

Pada kesempatan terpisah, Djarot berharap ada diskresi atau keringanan yang diberikan Kementerian Keuangan untuk proses lelang 101 mobil dinas anggota DPRD.

Keringanan diminta karena berdasarkan PP Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, lelang tak bisa dilakukan atas kendaraan yang berusia kurang dari empat tahun.

"Supaya tidak turun nilai mobil itu, karena kalau terlalu lama disimpan bisa turun nilai mobil itu. Dan, saya khawatir nanti ada tangan-tangan jahil yang mengambil aksesori dan lain-lain," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta.

(kid)

Let's block ads! (Why?)