Rika menyatakan, Ancol adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sahamnya paling banyak dimiliki Pemprov DKI, yakni sebesar 72 persen.
Ia menambahkan, pihaknya masih menghitung kembali biaya operasional dan biaya renovasi kawasan wisata yang diresmikan pada 1967 itu, sebelum memutuskan kebijakan pembebasan biaya masuk.
Rika mengatakan, biaya inovasi kawasan Ancol mencakup pembangunan pantai buatan berpasir putih.
"Itu kan enggak serta merta ada, tapi kami buatkan desain untuk kenyamanan pengunjung," kata Rika.
Jika pemasukan diakumulasi selama setahun, kata Rika, pengeluaran paling besar dialokasikan untuk operasional dan renovasi kawasan wisata peninggalan Sukarno itu.
Pengeluaran paling besar dialokasikan untuk operasional dan renovasi kawasan Ancol. (CNN Indonesia/Gloria Safira Taylor)
|
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Pemprov DKI Tinia Budiarti menyatakan, pihaknya masih membahas usulan pembebasan biaya ke pengelola Ancol.
"Semua pihak punya kepentingan dalam hal ini dan ada aturannya. Jadi, kami akan pelajari lagi apakah itu memungkinkan, kami lihat lagi kebutuhan masyarakat banyak," kata Tinia di Balai Kota DKI Jakarta.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyatakan, akan lebih baik jika warga yang datang ke salah satu objek rekreasi pantai di Utara Jakarta itu tidak dikenakan tarif masuk.
Gagasan terkait masuk ancol gratis, kata Djarot, sebenarnya telah dikeluarkan sejak lama. Namun hingga saat ini hal tersebut belum juga terlaksana lantaran terbentur Ancol yang dikelola PT, bukan Pemprov. Baca Kelanjutan Diminta Gratis Masuk Ancol, Pengelola Akan Temui Pemprov DKI : http://ift.tt/2wpb4zR
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Diminta Gratis Masuk Ancol, Pengelola Akan Temui Pemprov DKI"
Post a Comment