Serikat Buruh Yakin LBH Jakarta Tak Akan Bangkitkan Komunisme

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meyakini Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta tidak akan membangkitkan kembali paham komunis di Indonesia.

Keyakinan itu, kata Said, dikarenakan KSPI kerap melakukan kerja sama terkait masalah ketenagakerjaan dan buruh dengan YLBHI maupun LBH Jakarta.

"Kami percaya YLBHI maupun LBH Jakarta bukan tempat untuk menghidupkan kembali paham-paham komunis di Indonesia," kata Said di Kantor KSPI, Jakarta Timur, Senin (18/9).

Terkait hal itu, KSPI mengecam massa aksi yang melakukan tindakan perusakan sebagai bentuk protes terhadap kegiatan yang dilakukan di kantor YLBHI dan LBH Jakarta Minggu (17/9) malam.

"Mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok massa dari kemarin malam sampai pagi dini hari sehingga mengakibatkan kerusakan kantor YLBHI dan LBH Jakarta," ujarnya.

Said berpendapat, tentang paham komunis telah diatur dalam TAP MPRS Nomor XXV/1966. Adanya aturan tersebut, sudah menunjukkan paham komunis telah dilarang di Indonesia.

"TAP MPRS belum dicabut tentang pelarangan paham komunis di Indonesia, presiden pun pernah mengatakan kalau paham komunis hidup di Indonesia maka akan dilarang dan bahkan ditangkap," tutur Said.

Kericuhan terjadi di depan Gedung LBH Jakarta lantaran diadakannya kegiatan apresiasi seni LBH. Malam sebelumnya beredar undangan gelaran 'Asik-Asik Aksi: Indonesia Darurat Demokrasi'. Acara dimulai pukul 16.00 WIB dan berakhir 21.00 WIB.

Usai acara, peserta tak bisa pulang karena kepungan massa. Massa menolak kegiatan yang di gedung tersebut yang dituding sebagai aksi mendukung Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ideologi komunisme. Massa yang mengepung kantor LBH mencapai ratusan orang sebelum akhirnya melakukan perusakan.

Kepolisian Daerah Metro Jaya menyelidiki peran 22 orang yang diamankan terkait kericuhan di depan kantor LBH tersebut. Mereka saat ini menjalani pemeriksaan di Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat.

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Idham Azis mengatakan, pemeriksaan tersebut terkait perusakan fasilitas umum (fasum) dan kendaraan pihak kepolisian saat aksi.

"Kami lakukan pemeriksaan nanti, apa saja perannya," ujarnya di Mapolda Metro Jaya, Senin (18/9). </span> (osc/djm)

Let's block ads! (Why?)