Pemutaran Film PKI Kembali Masif

Setelah dihentikan pasca-reformasi 1998, pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI secara serentak mulai muncul kembali di berbagai daerah. TNI jadi penyelenggaranya. Tujuannya, mengingatkan akan sejarah. Padahal, membaca karya ilmiah lebih penting.

Di Lapangan Indoor Tapal Kuda, Ambon, Maluku, Kodam XVI/Pattimura, seperti diberitakan Antara, menggelar acara nobar film Penghianatan G30S/PKI yang diikuti oleh 1.335 personel Kodam XVI/Pattimura, baik militer maupun PNS di lingkungan Kodam, dan keluarganya.

Pangdam Pattimura Mayjen TNI Doni Monardo, saat membuka acara tersebut, Rabu (20/9) malam, menyatakan, acara nobar itu bertujuan untuk memberikan pemahaman dan mengingatkan kembali masyarakat, khususnya generasi muda, tentang peristiwa penghianatan G 30 S/PKI. Sehingga, generasi muda bisa mengantisipasi bahaya laten komunis yang sudah dua kali memberontak, yakni pada 1948 dan 1965.

Di tempat lain, pemutaran film yang dilakukan TNI juga menyertakan warga sipil. Misalnya, di Kabupaten Sintang dan Melawi, Kalimantan Barat, yang menggelar nobar film Pengkhianatan G30SPKI selama sepuluh hari. Yakni, sejak Rabu (20/9) hingga Sabtu (30/9), pukul 18.30 WIB hingga selesai.

Selain itu, gelaran nobar dilakukan Kodim 0411/Lampung Tengah, pada Rabu (20/9) malam; Kodim 0415/Batanghari, Jambi; hingga Kodim 1304 Gorontalo.

Komandan Kodim 0411/Lampung Tengah, Letkol Jajang Kurniawan, mengatakan, peserta nobar mencakup prajurit TNI beserta keluarga dan PNS di lingkungan Kodim, serta warga sekitar.

Dandim 1304 Gorontalo, Letkol Inf Dadang Ismail Marzuki mengaku ingin memperlihatkan kepada generasi muda tentang pemberontakan yang dilakukan PKI. Dadang mengaku mengerahkan personel Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk menyebarkan undangan nobar kepada warga.

Sementara Eko (25), peserta nobar, mengaku belum pernah melihat film Pengkhianatan G30S/PKI. Dia berharap mendapatkan pengetahuan tentang sejarah peristiwa tersebut dari filmnya.

Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) yang jadi peserta nobar, Abdullah Utina, mengaku bahwa film tersebut membuatnya bisa melihat sejarah agar tak mengulang kesalahan masa lalu.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengaku bahwa dirinya memerintahkan untuk memutar film. Tujuannya, generasi muda tidak mudah terprovokasi dan terpecah-belah.

Sementara itu, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir menganjurkan masyarakat agar tidak hanya menonton film untuk melihat sejarah 1965. Baginya, lebih baik membaca karya-karya ilmiah berupa skripsi, tesis, disertasi, ataupun buku-buku nonfiksi.

"Orang itu kalau hanya tahu satu (referensi), orang jadi kolot kan. Kalau diberikan referensi lebih banyak, orang akan moderat," kata Nasir di Kantor Kemenristekdikti, Jakarta, Rabu (20/9).

Meski demikian, Nasir menegaskan dirinya tidak dalam posisi melarang penayangan film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI ataupun melarang pembelajaran tentang paham komunisme. Sebab, mendapatkan informasi adalah hak setiap orang.

"Indonesia apa boleh belajar komunis? Silakan. Itu ilmu pengetahuan. Tapi negara telah memilih dalam amanat konstitusinya UUD dan Pancasila," jelas Nasir.

Film Pengkhianatan G30S/PKI ini mulai rutin diputar secara massal di TVRI, sekolah, dan kantor-kantor Pemerintah, sejak 1984 tiap 30 September dalam rangka memepringati Hari Kesaktian Pancasila.

Krishna Sen dan David T. Hill, dalam bukunya Media, Culture and Politics in Indonesia (2006), menyebut bahwa film propaganda Orba karya Arifin C. Noer itu adalah film yang paling banyak disiarkan dan ditonton di Indonesia. Menurut keduanya, Arifin mendapat masukan kreatif yang sedikit untuk film itu, dan lebih banyak dipengaruhi oleh Produsernya yang merupakan Kepala Perum Produksi Film Negara Brigjen Gufran Dwipayana. </span> (arh)

Let's block ads! (Why?)